Manajemen PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) kembali angkat suara terkait ribut mengenai laporan keuangan audited tahun buku 2018.

Garuda Indonesia menyebut laporan keuangan tahun 2018 yang memasukkan piutang menjadi pendapatan tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 karena secara substansi pendapatan dapat dibukukan sebelum kas diterima.

PSAK 23 menyatakan 3 kategori pengakuan pendapatan yaitu penjualan barang, penjualan jasa dan pendapatan atas bunga, royalti, dan dividen di mana seluruhnya menyatakan kriteria pengakuan pendapatan yaitu pendapatan dapat diukur secara handal, adanya manfaat ekonomi yang akan mengalir kepada entitas dan adanya transfer of risk.

Sejalan dengan hasil audit KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International) yang merupakan Big 5 (Five) Accounting Firms Worldwide dinyatakan dalam pendapat auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam seluruh hal yang material (wajar tanpa pengecualian).

"Manajemen yakin bahwa pengakuan pendapatan biaya kompensasi atas transaksi dengan Mahata telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Sebagai Big 5 Audit Firm, BDO seharusnya telah menerapkan standar audit internasional yang sangat baik,” kata Direktur Keuangan Garuda Indonesia, Fuad Rizal dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/4).

Perihal Transaksi Layanan Konektivitas dengan Mahata Aero Teknologi, Direktur Teknik dan Layanan Garuda Indonesia Iwan Joeniarto, menambahkan kerja sama layanan konektivitas antara Garuda Indonesia Grup dengan Mahata merupakan aktivitas bisnis yang saling menguntungkan dan juga dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Kerja sama bisnis ini mampu menunjang perkembangan e-commerce yang sangat pesat.

Mahata, lanjut Iwan, telah didukung oleh Lufthansa System untuk kerja sama sistem on-board network dalam penyediaan perangkat wifi di pesawat.

"Inmarsat dalam hal kerja sama konstelasi satelit, CBN dalam hal kerja sama penyediaan jaringan fiber optik, KLA dalam hal kerja sama penjualan kuota pemakaian internet dan juga dengan Aeria dan Motus untuk kerja sama penyediaan layanan penjualan iklan, untuk mendukung memberikan pelaksanaan layanan kepada Garuda Indonesia Grup," ungkap Iwan.

Pada perjanjian kerja sama layanan konektivitas dalam penerbangan dan pengelolaan layanan hiburan di pesawat, terdapat dua transaksi yaitu biaya kompensasi atas penyerahan hak pemasangan layanan konektivitas serta pengelolaan in-flight entertainment, dan bagi hasil (profit-sharing) atas alokasi slot untuk setiap pesawat terhubung selama periode kontrak.

Atas transaksi tersebut, Garuda Indonesia Grup mengakui pendapatan atas penyerahan hak pemasangan konektivitas, seperti halnya signing fee atau biaya pembelian hak penggunaan hak cipta untuk bisa melaksanakan bisnis di pesawat Garuda Indonesia Grup.

Penjualan atas hak ini tidak tergantung oleh periode kontrak dan bersifat tetap di mana telah menjadi kewajiban pada saat kontrak ditanda tangani. Garuda Indonesia Grup juga tidak memiliki sisa kewajiban setelah penyerahan hak pemasangan alat konektivitas tersebut.

Sesuai dengan pendapat hukum dari Kantor Hukum Lubis, Santosa & Maramis bahwa pembayaran kompensasi hak pemasangan tersebut tidak serta-merta menimbulkan kewajiban Garuda Indonesia Grup untuk mengembalikan biaya hak kompensasi yang telah dibayarkan Mahata apabila dikemudian hari terdapat pemutusan kontrak kerja sama.

"Untuk memenuhi prinsip Good Corporate Governance, Garuda Indonesia Grup telah melakukan kajian risiko terhadap transaksi ini dan juga telah melakukan analisa terhadap mitigasi risikonya. Garuda Indonesia Grup juga melakukan proses bisnis dengan cara “know your customer“ untuk menganalisa kebutuhan pelanggan yang sejalan dengan potensi risiko atas illegal intentions terhadap bisnis Garuda Indonesia Grup," tutup Iwan.

Kubu CT Tolak Laporan Keuangan Garuda Indonesia

Laporan keuangan Garuda Indonesia ditolak oleh Chairal Tanjung dan Doni Oskaria sebagai komisaris perusahaan. Kedua komisaris yang menolak laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia merupakan perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd yang menguasai 28,08 persen saham GIAA. Trans Airways merupakan perusahaan milik pengusaha Chairul Tanjung (CT).

Alasan keduanya menolak laporan keuangan tersebut, berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia tanggal 31 Oktober 2018 lalu beserta perubahannya.

Garuda Indonesia diketahui memang menjalin kerja sama tersebut untuk menyediakan layanan wifi gratis pada sejumlah pesawat. Dari kerja sama tersebut GIAA sejatinya memang memperoleh pendapatan baru. Namun menurut Chairal, pendapatan GIAA dari Mahata sebesar USD 239,94 juta serta USD 28 juta yang didapatkan dari bagi hasil dengan PT Sriwijaya Air seharusnya tidak dicantumkan dalam tahun buku 2018.

Chairal yang mewakili perusahaan sang kakak di Garuda Indonesia mengaku sudah membuat keterangan tertulis dan meminta keterangan tersebut dibacakan saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Rabu (24/4).

Sayangnya permintaan tersebut tidak disetujui oleh pimpinan rapat sehingga hanya disertakan sebagai lampiran dalam laporan tahunan. Meski demikian, Chairal mengaku dirinya tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari manajemen soal beda pendapat tersebut.

Sebab, laporan tahun lalu nyatanya tetap diterima dan disetujui oleh pemegang saham dengan catatan dua dissenting opinion dari dua komisaris. Sehingga penolakan ini menurut Chairal hanya sebatas menyampaikan haknya sebagai komisaris.

Seperti diketahui, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) berhasil mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2019. Garuda Indonesia membukukan laba bersih (net income) sebesar USD 19,7 juta atau sekitar Rp 275,8 miliar.

Angka ini tumbuh signifikan dari periode yang sama tahun lalu saat perseroan masih membukukan rugi sebesar USD 64,3 juta atau sekitar Rp 900 miliar. Manajemen GIAA mengklaim pertumbuhan laba tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha perseroan yang tumbuh sebesar 11,9 persen menjadi USD 1,09 miliar.

Sementara sepanjang tahun buku 2018, Garuda Indonesia mencatatkan keuntungan USD 809.846 atau setara Rp 11,5 miliar. Kinerja keuangan Garuda Indonesia menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2017 yang rugi USD 216,582 juta atau setara Rp 3,7 triliun.

Sumber : https://kumparan.com/@kumparanbisnis/penjelasan-garuda-indonesia-soal-ribut-laporan-keuangan-1qyoHLhZGGe