Canberra: Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengungkapkan beberapa pejabat partai politik Negeri Kanguru disadap pihak tertentu. Menurut dia pelaku penyadapan adalah ‘aktor negara yang canggih.’

Tak hanya para politikus saja, jaringan komputer Gedung Parlemen Australia juga disebut-sebut telah diretas beberapa pekan lalu.

“Pakar siber kami yakin satu aktor negara yang canggih bertanggung jawab atas aksi jahat ini. Agen keamanan kami telah mendeteksi aktivitas ini dan bertindak tegas untuk meresponsnya,” ungkap Morrison, dilansir dari laman Sydney Morning Herald, Senin 18 Februari 2019.

Meski demikian, dia tidak menyebut secara spesifik negara yang ia tuduh meretas sistem komputer pemerintahannya itu. Namun, pengumuman tersebut meningkatkan spekulasi bahwa Tiongkok berada di balik serangan tersebut.

Selama tiga bulan terakhir, Negeri Tirai bambu dituding ikut campur dalam pemilihan federal Australia. Namun, Morrison mengatakan tidak ada bukti campur tangan asing dalam pemilu.
Insiden serangan siber terjadi beberapa pekan menjelang pemilihan umum federal Australia pada Mei mendatang. Kabar peretasan ini meningkatkan kekhawatiran adanya campur tangan yang memengaruhi pemilu.

“Kami telah lakukan sejumlah langkah untuk memastikan integritas sistem pemilihan kami,” imbuh Morrison.

Dia menuturkan Pusat Keamanan Dunia Maya Australia siap membantu para partai politik dan lembaga lainnya terkait pengamanan sistem. “Saya telah menginstruksikan Pusat Keamanan Dunia Maya Australia untuk memberikan dukungan langsung kepada partai politik atau lembaga pemilu termasuk menyediakan tenaga ahli teknis mereka,” katanya.

Morrison menambahkan, Pusat Keamanan Dunia Maya Australia telah bekerja sama dengan perusahaan anti-virus global untuk mendeteksi aktivitas berbahaya tersebut. “Kami telah bertindak tegas melindungi kepentingan nasional kita,” tegasnya.

Morrison mengatakan sejumlah anggota parlemen dari Partai Liberal, Partai Buruh dan Partai Nasional yang disadap.


(WIL)

Sumber : http://internasional.metrotvnews.com/asia/4ba28A3k-pm-australia-tuding-negara-asing-retas-pejabatnya