Eramuslim – Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemantapan dalam memutuskan kebijakan. Hal itu tercermin dari perbedaan pandangan di lingkaran Joko Widodo tentang pembebasan pendiri Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Baasyir.

Dalam kasus ini, pengacara Jokowi, Yusril Ihza Mahendra menyebut Baasyir bebas tanpa syarat. Tapi, Menkopolhukam Wiranto meminta agar pembebasan itu dikaji ulang.

“Ya itu karena nggak mantap, apa dasarnya dari keputusan pemerintah,” ucap Fahri di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (25/1).

Fahri kemudian menyoroti mengenai syarat ikrar kesetiaan pada Pancasila yang enggan dipenuhi Baasyir. Menurutnya, peraturan itu bisa diubah jika memang Jokowi menghendaki Baasyir bebas.

“Ya bukan itunya (kesetiaan pada Pancasila), itukan aturan yang dibikin belakangan, kalau presiden punya mau kan bisa lampaui semuanya. Masalahnya kan presidennya tidak mantap dari awal,” tandasnya. (rmol)

Sumber : https://era-m.us/media/2012/10/abb-baasyir.jpeg